Jakarta(ANTARA) - Periset Senior dari Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanity Universitas Indonesia, Yandry Kurniawan, mengatakan kerjasama bidang pertahanan antar negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dapat memainkan peran penting dalam menghadapi pandemi di kawasan. Dalam acara diskusi virtual bertajuk Jawabanterverifikasi. Halo Aileen Y, kakak bantu jawab yaa :) Jawabannya adalah masyarakat mengikuti program bela negara dari pemerintah. Yuk simak penjelasan berikut ini ! Program bela negara yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Utara GBC Malindo ini merupakan badan kerjasama bilateral antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang militer dan pertahanan. GBC Malindo merupakan forum koordinasi dan kebijakan lintas 6 General Border Committee, 25 Tahun GBC Malindo, (Kuala Lumpur: Percetakan Season Sdn Bhd, 1997). Kerjasamayang disusun dalam sebutan Indonesia-UK Partnership Road Map 2022-2024, membahas sejumlah kerjasama bilateral di antara kedua negara yang meliputi kerjasama strategis di sektor ekonomi, politik, pertahanan, keamanan dan lingkungan. Menteri Retno Marsudi mengatakan bahwa roadmap kerjasama ini akan meningkatkan tingkat kemitraan di 2ZDI. Kerjasama dalam Bidang Kehidupan Pertahanan dan KeamananKerjasama dalam Bidang Kehidupan Pertahanan dan Keamanan Negara, Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa ”Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Selain itu, pada pasal 27 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa, ”Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.Setiap warga negara harus melakukan kerja sama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerja sama warga negara untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan negara merupakan contoh sikap dari bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara adalah hak dan kehormatan sebagai warga negara sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi, 2009 226.Kesadaran bela negaraHarus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin menganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku waga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan Sistem Pertahanan Negara yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu 1 cinta tanah air; 2 kesadaran berbangsa dan bernegara; 3 keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara; 4 rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan 5 memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non fisik H. Afandi; 201020.Kesadaran bela negara harus ditanamkan kepada seluruh warga negara untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi ancaman yang ingin menganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Bela negara merupakan tekad, sikap dan perilaku waga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan yang diperuntukkan pada pembangunan Sistem Pertahanan Negara yang terdiri dari 5 nilai dasar bela negara, yaitu 1 cinta tanah air; 2 kesadaran berbangsa dan bernegara; 3 keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara; 4 rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan 5 memiliki kemampuan awal bela negara fisik maupun non fisik H. Afandi; 201020.Baca juga Bingkai Bhinneka Tunggal IkaTerwujudnya keamanan dan pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh komponen negara. Hal ini sesuai dengan doktrin pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem dan keamanan rakyat semesta sishankamrata, menjadikan rakyat sebagai komponen pendukung bersamasama TNI dan POLRI berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Back to top button Jakarta - Indonesia dan Kamboja memperkuat kerja sama pertahanan untuk mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di Pertahanan Ryamizard Ryacudu melakukan kunjungan kerja ke Kamboja pada tanggal 9-11 Agustus 2016. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama oleh Menhan RI ke Kamboja setelah kunjungan terakhir tahun 2012 dalam rangka Pertemuan Menhan Asean ke-6 di Phnom Menteri Kamboja Hun Sen saat menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan Indonesia merupakan satu-satunya negara yang secara khusus memberikan bantuan pelatihan bagi pasukan 10 Agustus 2016, Ryamizard juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Pertahanan Nasional Kerajaan Kamboja, Jenderal Tea Banh di kantor Kementerian Pertahanan Nasional hari yang sama, Ryamizard juga berkesempatan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Hun Sen di Peace Palace. Dalam pertemuan dengan para pejabat tinggi Kamboja tersebut, Menhan RI didampingi oleh sejumlah pejabat Kemenhan RI dan Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja Pitono Purnomo.“RI-Kamboja memiliki peran penting dan strategis bagi kestabilan dan perdamaian di kawasan. Oleh karena itu, kedua negara memiliki kepentingan bersama untuk mendorong terciptanya perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Kunjungan Menhan RI ke Kamboja diharapkan dapat memperkuat mekanisme yang sudah berjalan, sehingga kerja sama pertahanan kedua negara dari waktu ke waktu akan memberikan kontribusi penting bagi perdamaian, keamanan dan kesejahteraan bersama di kawasan,” tulis laman Kementerian Luar Negeri, Kamis, 11 Agustus pertemuan bilateral dengan Menhan RI, Jenderal Tea Banh menyampaikan perlunya meningkatkan kembali hubungan kementerian pertahanan kedua negara, termasuk memperkuat kerja sama anti terorisme dan keamanan Kedua Menteri sepakat untuk membentuk MoU sebagai payung hukum kerja sama pertahanan kedua Negara, termasuk bagi kemungkinan penawaran produk alutsista dan perlengkapan militer serta melanjutkan pelatihan yang sudah itu, dalam kunjungan kehormatan Menhan RI ke Perdana Menteri Kamboja, PM Hun Sen menyambut baik kunjungan Menhan RI dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang sama pertahanan dan keamanan antara Indonesia dan Kamboja telah dirintis sejak tahun 1970 dan sudah banyak program yang sudah ini, meskipun Indonesia dan Kamboja belum memiliki perjanjian yang menjadi payung hukum kerja sama bidang pertahanan, pada tataran implementasi kedua pihak telah memiliki MoU between the Indonesian National Army and the Army of the Royal Cambodian Armed Forces RCAF on Army to Army Talk sejak ATAT ini terus berlangsung hingga saat ini. Di samping itu, TNI secara berkesinambungan memberikan bantuan pelatihan kepada RCAF, khususnya Brigade 911 pasukan khusus Kamboja dan pelatihan bagi pasukan pengaman PM secara Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Dalam kurun waktu belakangan ini, Pemerintah gencar melakukan pertemuan dengan sejumlah negara guna penjajakan kerja sama bidang pertahanan. Beberapa negara yang dijajaki adalah Vietnam, Korea Selatan, Papua Nugini, Fiji, Turki dan sejumlah negara lain. Ini tentu menggembirakan, karena sejatinya penjajakan kerja sama ini berarti produk alutsista Indonesia kian diminati negara asing. Pertemuan antara Indonesia dengan sejumlah negara, memang salah satunya adalah menjual produk alutsista dalam negeri ke negara terkait industri, kerja sama bidang pertahanan ini juga mencakup peningkatan kapasitas dalam bidang pertahanan dan militer, antara lain melalui seminar-lokakarya, program pelatihan dan pendidikan, pertukaran intelijen militer dan alih teknologi pertahanan. Kerja sama ini dibutuhkan karena sesungguhnya kekuatan negara ditentukan oleh sofistifikasi perencanaan pertahanan, termasuk pada postur militer, dan strategi yang handal maupun patriotisme bela negara. Dari sana, Indonesia akan semakin diperhitungkan dalam kancah regional maupun internasional karena memang aktif dalam pergaulan dunia. Ini tentu sesuai dengan semangat pembukaan UUD 1945 yang memang mendorong untuk bebas aktif dalam menjaga perdamaian "bergaul" di kancah internasional, maka sulit bagi Indonesia membentuk pertahanan negara yang ideal. Sebagai negara besar yang disegani di kawasan Asia, Indonesia harus memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial politik, baik dalam atau luar negeri. Untuk itu, dibutuhkan pertahanan negara yang kuat dan besar. Kita bisa melihat bagaimana kekuatan pertahanan negara Indonesia yang kian mendapat perhatian besar negara-negara asing. Berdasarkan data Global Fire Power GFP, peringkat kekuatan militer Indonesia tahun 2012 berada pada posisi ke-22, dan tahun 2015 naik menjadi peringkat ke-19. Pada Januari 2016, Indonesia naik di posisi ke-12 dengan power index 0,52. Sementara pada tahun 2017, peringkat GFP Indonesia menurun pada posisi ke-14 dengan power index 0,34. Ini menunjukkan kekuatan militer Indonesia semakin baik tapi peringkat menurun. Percepatan peningkatan kekuatan militer Indonesia lebih lambat dibanding negara-negara ini harus dilihat sebagai pemicu peningkatan kekuatan militer di masa yang akan datang. Semakin kompleks-nya ancaman dan tantangan, tentu membutuhkan keprofesionalan prajurit TNI di kancah pertempuran yang kondisinya berbeda dibandingkan beberapa dasawarsa belakangan lalu. Ke depan, ancaman nirmiliter lebih dominan dibandingkan dengan ancaman kekuatan pertahanan suatu negara, secara dominan ditentukan identifikasi dan analisa komprehensif Pemerintah terhadap ketersediaan sumber daya nasional. Pada tahun 2002, bahkan sejumlah akademisi telah mengidentifikasi dan analisa komprehensif tentang proyeksi alokasi anggaran pertahanan Indonesia dari 2006-2066. Connie Rahakundini Bakrie 2002, xxxProyeksi tersebut harus dibaca sebagai upaya meletakkan ekonomi pertahanan sebagai bagian integral dari suatu ketersediaan modal strategis yang dihasilkan dari akumulasi kinerja nasional. Alhasil, sumber daya pertahanan tidak hanya terbatas pada sumber daya finansial yang terwujud dalam APBN, melainkan juga berkaitan erat dengan ketangguhan prajurit, karakter negara, perkembangan teknologi, kerja sama internasional serta kualitas kepemimpinan nasional. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi kualitas pertahanan negara dan menjadi tugas pemerintah untuk semakin meningkatkannya. Pergaulan di kancah internasional tentu tidak lepas dari saling berebut pengaruh. Apalagi di bidang kerja sama pertahanan negara, baik bilateral maupun multinasional, selalu akan sangat sensitif dan akan memiliki konsekuensi, baik dampak negatif atau positif. Kerja sama pertahanan akan senantiasa memperlihatkan ciri dan arah perjalanan dari suatu negara. Ambil contoh di ketika mantan Presiden RI Soeharto menjauhi Moskow dan Peking tetapi lebih mendekat ke Amerika Serikat dan Eropa. Saat itu, kepentingan ekonomi lebih ditekankan, dengan mendekat ke negara-negara Barat. Langkah ini bisa dibaca karena di era itu, Amerika dan Eropa lebih maju secara ekonomi, dan Indonesia diuntungkan dengan mengalirnya berbagai mancam besarnya dampak dari kerja sama antar negara, maka harus ditekankan bahwa kerja sama pertahanan merupakan kerja sama yang menekankan pada kepentingan nasional Indonesia. Kerja sama tersebut harus ditujukan untuk penguatan kedaulatan negara, keamanan, stabilitas dan kesejahteraan sama pertahanan juga harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak multitafsir. Dengan menyatakan tujuan kerja sama secara tersurat pada dokumen kerja sama, karena kerja sama pertahanan sangat rawan apabila memiliki arti ganda dan tidak jelas. Hal ini dapat digunakan sebagai celah untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh para pihak. 1 2 Lihat Politik Selengkapnya Disebut dng nama bela negara Mapel PPKNMateri Kerja samaPembahasan Kerja sama bidang pertahanan dan keamanan merupakan kerja sama antara kelompok bilateral Keterlibatan elemen militer dalam keadaan pandemi dan krisis kesehatan bukanlah sesuatu yang baru dalam aktivitas politik internasionalJakarta ANTARA - Periset Senior dari Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanity Universitas Indonesia, Yandry Kurniawan, mengatakan kerjasama bidang pertahanan antar negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN dapat memainkan peran penting dalam menghadapi pandemi di kawasan. Dalam acara diskusi virtual bertajuk “Talking ASEAN Regional Defence Cooperation amidst COVID-19 Challenges and Opportunities” di Jakarta, Rabu, Yandry menyebut bahwa elemen militer seringkali terlibat dalam beberapa krisis kesehatan dan kondisi pandemi di masa lampau. “Keterlibatan elemen militer dalam keadaan pandemi dan krisis kesehatan bukanlah sesuatu yang baru dalam aktivitas politik internasional,” ujarnya. Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, ia pun mengatakan bahwa kerjasama pertahanan yang telah terjalin antar negara anggota ASEAN dapat diperkuat melalui upaya menghadapi situasi pandemi, termasuk dengan bersinergi dengan sektor kesehatan. “ASEAN dapat membangun satu forum spesifik di mana elemen militer dari negara-negara anggota dan berbagai pelaku kesehatan di kawasan lainnya dapat berinteraksi secara efektif,” kata Yandry yang juga merupakan pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia tersebut. Baca juga Indonesia dorong kerja sama ASEAN-Rusia kembangkan vaksin COVID-19 Menurut dia, ada pula kesempatan untuk membangun dan mengimplementasikan kebijakan militer di tingkat kawasan, serta doktrin terkait bantuan kemanusiaan dan pengendalian bencana dengan berkolaborasi bersama mitra dari elemen sipil. Melibatkan komunitas sipil juga dapat dilakukan dengan mendukung aktivitas pelatihan bersama yang dapat dilakukan oleh kedua elemen tersebut, terkait situasi pandemi, katanya. Selain itu, keterlibatan militer dalam perencanaan dan implementasi berbagai upaya terkait pencegahan, deteksi dan respon terhadap penyakit menular dapat ditingkatkan melalui agenda keamanan kesehatan ASEAN. “Intinya, saya pikir akan sangat berguna apabila ASEAN dapat membuat suatu forum di mana angkatan militer negara-negara ASEAN dapat bersatu dan berkolaborasi dengan elemen sipil dan professional,” kata dia. Forum tersebut, lanjutnya, dapat mengembangkan semacam skenario terburuk dalam situasi pandemi dan bagaimana wabah dapat menyebar di kawasan. Di masa depan, satuan militer dari negara-negara anggota dapat bekerja sama untuk menciptakan contingency plan dan upaya mitigasi. “Alih-alih berharap pandemi sekarang ini akan hilang, lebih baik kita mempersiapkan diri melalui semua mekanisme yang dapat dijalankan apabila wabah kembali terjadi,” katanya. Baca juga Kerja sama pertahanan ASEAN dapat diperkuat di tengah pandemi COVID-19 Baca juga ASEAN-Korea Selatan siap bekerja sama penanganan penyakit infeksi Baca juga Kepada perwakilan ASEAN, Kemensos paparkan upaya mitigasi COVID-19Pewarta Aria CindyaraEditor Azis Kurmala COPYRIGHT © ANTARA 2020

kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan merupakan kerjasama antara